Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa tidak mau menjelaskan ketidakhadiran Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat paripurna DPR, menjawab interpelasi mengenai keputusan pemerintah mendukung resolusi PBB 1747 tentang perluasan sanksi terhadap Iran.
Menurutnya, surat resmi dari Presiden tentang jawaban atas interpelasi DPR sudah dikirimkan ke pimpinan DPR, dan sebagimana biasanya ketua DPR yang membacakan dalam persidangan.
"Tidak etis kalau saya menyampaikan, sesuatu mendahului isi surat tersebut, karena surat itu merupakan surat Presiden kepada Ketua DPR, "ujarnya sebelum raker dengan Komisi II, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6).
Dan ketika ditanya tentang kegiatan Presiden besok, Hatta juga tidak bersedia memberikan informasi, bertepatan dengan agenda rapat DPR.
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mengaku sudah menerima surat dari Presiden mengenai rencana DPR mengajukan interpelasi atas persetujuan pemerintah terhadap resolusi DK PBB 1747, tentang perluasan sanksi pada Iran. Namun Agung belum mau berkomentar tentang hal tersebut.
"Biar paripurna DPR saya yang menilainya, saya tidak mau mempengaruhinya, " ujarnya.
Dalam menjawab interpelasi DPR tentang Iran dalam rapat paripurna besok Selasa (5/6), Presiden akan diwakili oleh Menkopolhukam Widodo AS. Banyak kalangan yang berharap Presiden SBY dapat hadir memberikan keterangannya secara langsung, termasuk Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi. (novel)
