Taufiq Kiemas dalam pernyataannya meminta SBY untuk tidak ragu-ragu menggunakan hak prerogatif dan mandat politiknya dalam mengendalikan pemerintahan agar rakyat tidak bertambah susah. ”Kalau presiden tidak memiliki kekuatan dalam menggunakan hak prerogatifnya, maka kita akan menjadi tambah susah,” ujar Taufik, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/1)
Menurutnya, amandemen UUD 1945 telah melahirkan perubahan mendasar, sehingga presiden memiliki legitimasi yang kuat dengan melalui sistem presidensilnya. Karena itu mestinya SBY dapat berdiri kokoh karena menjadi pemegang amanat konstitusi.
Namun, kenyataannya dalam perjalanan politik Indonesia kini, amanat itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga pemerintahannya gonjang-ganjing dengan Wapres Jusuf Kalla maupun parlemen sendiri. “Jadi, ada tarik-menarik antara pemerintah sendiri juga dengan DPR,” papar dia.
Taufiq Keimas melihat sekarang ini ada kecenderungan pemerintahan mengarah kepada sistem parlementer, yang ditandai, misalnya, makin kuatnya tarik-menarik kekuatan politik dalam menentukan posisi dan berbagai kebijakan pemerintah. Kecenderungan ini menyebabkan posisi SBY selalu berada di pusaran tarik-menarik antara kekuatan politik sehari-hari. “Alhasil kapasitas pemimpin nasional tidak bekerja secara penuh sebagai penjaga amanat konstitusi dan keutuhan NKRI,” jelas mantan suami Presiden Megawati itu.
Ia menambahkan,kita perlu membangun demokrasi yang mampu menciptakan keseimbangan sistem (check and balances) mutlak. Tapi kita juga harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan presidensil, di mana presiden memiliki hak prerogatif dan memiliki visi yang akan dicapai bersama kabinetnya tanpa diganggu kekuatan politik.
Karena itu Taufik berharap parlemen lebih memprioritaskan kepada tiga fungsinya, yaitu mnyusun UU (legislasi), anggaran (budjet) dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah menyangkut kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. (dina)
