.jpg?w=1140&ssl=1)
Kunjungan Indonesia ke Iran pasca dikeluarkannya resolusi DK PBB 1803 mengenai penguatan sanksi atas program nuklir Iran, tidak akan beresiko bagi Indonesia, sebab saat ini adalah era bebas sehingga Indonesia sebagai negara berdaulat pun dapat dengan bebas menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif.
"Ini bukan era perang dingin di mana ada blok-blok tertentu, kalau saya mengunjungi Iran bukan berarti kemudian menabuh genderang perang dengan AS. Demikian juga, jika saya melakukan kunjungan ke AS atau sebaliknya, " kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan Indonesia dalam sesi jumpa pers di Istana Saad Abad, Teheran, Selasa malam.
Menurutnya, ketika dua negara bersahabat baik maka wajar jika ada perbedaan pendapat. Dan, kerjasama itu juga tidak boleh kemudian putus gara-gara berbeda pendapat.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, Indonesia tidak perlu kemudian merasa was-was dengan adanya lawatan ke Iran itu, karena Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. "Indonesia juga tidak memposisikan diri sebagai anggota suatu pakta tertentu, "tambahnya.
DK PBB telah mensahkan resolusi yang memperberat sanksi untuk Iran dalam masalah program pengayaan uranium dan pembangunan reaktor nuklir di negara itu. Sanksi yang didukung oleh seluruh anggota DK-PBB, kecuali Indonesia yang memilih bersikap abstain. Sanksi itu meliputi pembatasan bepergian dan larangan bagi pejabat lain Iran, perluasan pembekuan aset, larangan barang yang lebih dari satu manfaat, kredit eksport, pemantauan keuangan, pemeriksaan barang atas pesawat dan kapal.
Pemerintah Republik Indonesia berharapkasus nuklir Iran tidak dibawa ke tataran politik dan tetap berada di tataran teknis.Pemerintah RI, sambung Yudhoyono, menilai tidak tepat adanya resolusi baru ketika Badan Tenaga Atom Internasional mengatakan telah ada kemajuan yang dicapai oleh Iran.
"Kita punya konsistensi mendukung pengembangan nuklir damai. Dalam voting di Dewan Keamanan PBB, kita mempunyai sikap berbeda dari negara-negara yang lain, " kata Presiden.
Sementara itu, Presiden Ahmadinejad menyampaikan penghargaan atas sikap Indonesia. Ia menyebut hal itu adalah sikap yang adil dan sesuai dengan hukum. (novel/ant/afp-pic)
