Pernyataan terbaru dan ada benang merah dengan kritik satire para mahasiswa terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi isu nasional saat digelar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Presiden mengatakan hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes, tapi kenyataannya berbeda dengan pernyataannya.
Terkait sikap kritis mahasiswa, Presiden juga mengatakan, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi.
“Tapi kita tidak tahu bagaimana langkah Rektorat terhadap para mahasiswanya yang menyampaikan kritik itu. Apakah akan sama dengan yang terjadi di KPK, di mana pernyataan Presiden berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan?” sebut Adhie Massardi.
Terakhir, agar persoalan kritik satire mahasiswa ini tidak menimbulkan hiruk-pikuk politik yang tidak perlu, mengingat bangsa ini sedang dilanda dua kriris besar yang membahayakan, yakni krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang telah bermutasi dan kian mematikan, serta krisis ekonomi yang sudah menggerogoti daya beli masyarakat, KAMI meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menjawab.
Menjawab dengan memberikan bukti atas kritikan mahasiswa yang juga menjadi kegelisahan masyarakat dan dunia internasional akan adanya ketidakpastian dalam hampir semua kebijakan pemerintah.
Memang tidak semua kesimpangsiuran harus dijelaskan, mengingat akan sangat banyak jika didaftar.
Seperti tentang 50 juta masker, uang di luar yang Rp 11.000 triliun, 10 juta lapangan kerja, listrik murah, stop utang luar negeri, dan lain-lain.
“Presiden bisa memilih yang mungkin dirasa paling penting dijelaskan kepada masyarakat. Misalnya, apa yang sesungguhnya terjadi dalam tata kelola BUMN, tata kelola ekonomi, tata kelola utang luar negeri, dan apa yang sesungguhnya akan dilakukan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 yang kian ganas, karena masyarakat merasa harus menghadapinya sendirian,” ucap Adhie Massardi. [RMOL]
