Eramuslim.com – Substansi pandangan kritis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Aliansi Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), juga yang kemudian bersambut di sejumlah kampus, sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan yang berkembang di masyarakat yang dikemas dan diproses secara intelektual khas kalangan intelektual di kampus.
Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Adhie M. Massardi mengatakan, poster digital yang diposting di media sosial oleh para mahasiswa itu mengandung unsur kreativitas seni rupa (grafis) dengan pilihan kata-kata yang tidak vulgar, melainkan satire (The King of Lip Service dan Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan), dan ini merupakan tradisi mengeritik kaum intelektual di seluruh dunia.
“Padahal pandangan yang berkembang di masyarakat terhadap kesimpangsiuran dan ketidakpastian kebijakan dan pernyataan-pernyataan pemerintah, baik dari Presiden maupun para anggota kabinet, karena dilampiri rekam-jejak digital, jauh lebih vulgar dan cenderung melecehkan,” kata Adhie Massardi, Rabu (30/6).
Terhadap sikap masyarakat yang demikian itu, menganggap pemerintah “tidak satu dengan perbuatan atau tindakan”, tidaklah berlebihan. Karena hal demikian juga dirasakan oleh masyarakat internasional.
“Terbukti dengan diterbitkannya buku 192 halaman berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia karya Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, Australia, awal September 2020,” ujar Adhie Massardi.
Selanjutnya, mencermati respon Presiden Widodo terhadap kritik mahasiswa yang disampaikan di Istana Kepresidenan dan ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden dan dikutip sejumlah media massa, menurut hemat KAMI sama sekali tidak menyentuh substansi.
“Presiden gagal memahami apa yang menjadi kegelisahan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga melahirkan kritik satire “The King of Lip Service” yang menjadi trending topic sekarang ini,” kata Adhie Massardi.
Presiden Widodo hanya mengatakan, kritikan itu bentuk ekspresi mahasiswa dalam negara demokrasi. Jadi, kritik itu boleh-boleh saja.
Padahal menurut Adhie Massardi, yang diharapkan mahasiswa dan masyarakat adalah jawaban dan atau penjelasan Presiden mengenai kenapa, pernyataan yang dilontarkan bisa berbeda dengan kenyataan, atau pernyataan yang satu bertentangan dengan pernyataan berikutnya.
“Misalnya, ketika marak demonstrasi menolak omnibus law, Presiden menyatakan: “Jika tak puas omnibus law silakan bawa ke MK”. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, media massa memberitakan pernyataan Presiden yang minta MK tolak semua gugatan tentang UU Cipta Kerja,” tutur Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu.
