Eramuslim.com – President Director Center Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta agar Presiden Jokowi memunda rencana pencairan utang baru kepada Bank Dunia sebesar 2,5 miliar dolar AS (Rp 32,5 triliun). Bukan karena Jokowi pernah dengan berapi-api berkat akaan melawan Bank DUnia dan tidak akan pernah mau mengutang lagi seperti yang dikatakannya di dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung beberapa waktu lalu, namun karena menurutnya pemerintah memberlakukan kemudahan investasi dan keringanan pajak, bakal banyak investor masuk Indonesia. Dengan begitu, pembanguan infrastruktur masih bisa dilakukan walau tanpa berutang.
“Pasti bisa (membangun infratruktur tanpa utang baru). Asal mampu memberikan kemudahan investasi, memberi keringanan pajak, dan mempermudah regulasi. Nggak perlu ada utang baru,” jelasnnya kepada redaksi Rabu malam (3/6).
Deni meminta Jokowi tidak terpengaruh dengan rating dari lembaga Standard and Poor (S&P) yang menyebut kondisi utang luar negeri Indonesia sedang bagus. Sebab, S&P pernah membuat rating yang sama pada 1998, yang mendorong pemerintah saat itu melakukan banyak pinjaman.
“Pada 1998, S&P bilang kondisi utang kita bagus. Tapi, kenyataannya, kita kena krisis. Jadi, jangan terjebak hasil rating tersebut dengan jor-joran mencari utang baru,” sarannya.
Pada 21 Mei lalu, S&P memang menaikkan rating utang Indonesia dari stabil ke positif. Dengan rating itu, kini Indonesia sejajar dengan Hongaria dan Rusia. Berbarengan dengan rilis rating tersebut, Presiden Bank Dunia Jim Yang Kim datang ke Jokowi untuk menawarkan utang baru.
Di sisi lain, Dani juga mengingatkan soal potensi kenaikan suku bunga. Saat ini bungga pinjaman Bank Dunia memang kecil. Tapi, dengan rencana Bank Central Amerika (The Fed) menaikkan suku bungganya, bukan tidak mungkin Bank Dunia ikut-ikutan menaikkan bungga atas piutang yang mereka miliki.
“Harus hati-hati. Lihatlah ke depan, soalnya The Fed mau menaikkan suku bunganya. Jadi, lebih baik rencana itu ditunda dulu, sampai raod map kita benar-benar jelas. Untuk sekarang, lebih baik kita optimalkan pendapatan dalam negeri,” tandasnya.(rz)
