eramuslim.com – Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dihadapi banyak tantangan pasca dirinya resmi dilantik pada Oktober mendatang.
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan hal ini tidak terlepas dari adanya proyek-proyek kebijakan yang menurutnya sulit jika dilakukan secara bersamaan.
Antara lain, soal program makan siang atau makan bergizi gratis dan program kelanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menilai, banyak dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, jika kebijakan tersebut dilakukan berbarengan.
“Bila melakukan program makan siang dan pembangunan IKN sekaligus maka anggaran APBN berpotensi defisit lebih besar mencapai 3,45-4.50 persen PDB. Dengan kondisi defisit tersebut, alokasi sebesar ini tanpa realokasi dari pos lain akan meningkatkan risiko fiskal, memperburuk ketahanan ekonomi nasional, dan mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan mendesak lainnya,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Terkait dengan program makan bergizi gratis, dia menilai kurang tepat jika anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2025 hanya sebesar Rp71 triliun. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu akan membuat program tidak berjalan maksimal.
“Dengan alokasi Rp71 triliun, program ini dinilai tidak tepat dan tidak adil. Anggaran sebesar ini hanya mencakup sekitar 19,72 juta anak dari total 70,5 juta anak sekolah bila per anak dianggarkan Rp15,000. Tidak meratanya anak menerima makan siang akan menciptakan ketidakadilan di antara mereka,” ujarnya.
Di sisi lain, proyek IKN makin hari makin menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakpastian investasi dari Emaar Properties. Meskipun telah ada kerja sama bilateral yang diteken oleh Presiden Joko Widodo di Uni Emirat Arab (UEA), hingga saat ini belum ada Memorandum of Understanding (MoU) yang spesifik dengan Emaar Properties.
“Hal ini mengisyaratkan bahwa kerja sama tersebut belum pasti dan masih sebatas keinginan investasi, sementara due diligence risk belum diukur dengan baik. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa minat investor masih ragu, menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlanjutan proyek IKN,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prabowo-Gibran dihadapi pilihan yang tidakl mudah karena keterbatasan anggaran. Prabowo-Gibran juga diminta untuk menimbang-nimbanh dengan matang mana kepentingan yang lebih besar seperti kesejahteraan anak sekolah serta kebutuhan jangka panjang yang tidak mendesak seperti pembangunan IKN.
“Diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah yang strategis dan bijaksana. Memastikan kebutuhan dasar seperti makan siang bergizi bagi anak sekolah adalah investasi dalam sumber daya manusia yang esensial. Sementara itu, proyek IKN, meskipun ambisius dan berpotensi besar untuk pembangunan jangka panjang, membutuhkan kejelasan dan kepastian investasi untuk memastikan keberlanjutannya,” pungkasnya.
(Sumber: Akurat)
