Eramuslim.com – Hari ini adalah tepat 100 hari pertama Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah. Sebuah masa awal di mana pemerintahan Jokowi-JK dinilai sangat buruk dan ngawur, baik dalam bidang penyejahteraaan rakyat, pemberantasan korupsi, penegakan kedaulatan bangsa, dan penegakan hukum.
Berkaitan itu, hari ini, Pusat Perlawan Rakyat Indonesia (PPRI) menggelar aksi nasional “100 Hari Jokowi-JK”. Dalam rilisnya, PRRI yang merupakan gabungan dari organisasi gerakan mahasiswa, buruh, rakyat miskin dan dosen-dosen progresif akan mengusung isu “Jokowi-JK Rezim Neolib, Gagal Beri Kepastian Kesejahteraan Rakyat, Jokowi- JK Bukan Kita”.
Rencananya, aksi demo bakal dimulai pukul 10.00 WIB nanti menuju kawasan Istana Negara. Kalangan aktivis menilai, selama 100 hari ini, banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK justru melenceng dari janji-janjinya ketika berkampanye di Pilpres 2014 dengan mengambil konsep Trisakti dan dituangkan dalam program Nawacita. Sebab itu, Jokowi dianggap sungguh-sungguh pemimpin yang suka membohongi rakyatnya.
Salah satunya kebijakan fenomenal yang berdampak luas adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Ada logika yang keliru ketika Jokowi mengatakan bahwa subsidi BBM terlalu besar dan membebani APBN,” kata koordinator Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) Lamen Hendra Saputra dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta (26/1).
Menurutnya, akar persoalan BBM adalah ketiadaan daulat negara dalam mengelola sektor hulu migas, dan pembiaran negara terhadap mafia migas yang menguasai sektor hilir. (rz)