PPP mengaku legowo bila kadernya dicopot dan bahkan tidak dilibatkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Sebab, bagi partai berlambang Ka’bah yang penting adalah persoalan rakyat terselesaikan.
Namun, kalau pun harus reshuffle menurut Irgan Chairil Mafiz, menteri yang tersangkut hukum seperti Menhukham Hamid Awaluddin dan Yusril Ihza Mahendra seharusnya dicopot, agar seluruh rakyat merasa ada kepastian hukum.
"Saya no comment, tapi kalau memang Pak Soegiharto (meneg BUMN- red) memang masih mengaku kader PPP, ya katakan dong. Jangan diam saja. Kalau memang mau diganti, ya kita ikhlas saja, " ujar Sekjen PPP Irgan Chairil Mafiz dalam acara dealektika demokrasi bertajuk "Tarik Ulur Reshuffle Kabinet" di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (20/4).
Menurutnya, menteri-menteri yang tersandung kasus hukum juga layak diganti. Tapi, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tegas, Irgan memprediksi akan terjadi tarik-menarik antara SBY dan Jusuf Kalla, karena Hamid Awaluddin orang dekat Wapres.
“Kalau presiden dan wapres begini terus, bertemu empat mata dalam mengevaluasi menterinya, maka akan mengganggu kinerja kabinet keseluruhan, ” tutur Irgan.
Sementara itu, pengamat politik dari FISIP Universitas Indonesia Prof. DR. Maswadi Rauf menyatakan, Presiden mestinya merespon semua isu reshuffle itu.
Dijelaskannya, sikap SBYdan manajemen pemerintahannya kurang beres. Oleh karena itu, reshuffle harus ada tolok ukurnya. Misalnya karena sakit-sakitan, tidak mampu bekerja, tidak sesuai bidang keahliannya, dan menteri yang mempunyai masalah dan banyak disorot masyarakat. (dina)
