Eramuslim.com — Pengamat politik Tjipta Lesmana mengkritisi cara komunikasi pemerintah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat Jawa-Bali saat ini.
Guru besar di Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menilai cara pemerintah dalam berkomunikasi justru menimbulkan ketegangan dan kebingungan di masyarakat.
“Ada apa di kalangan petinggi kita menyangkut penanganan pandemi Covid-19 sesungguhnya, kok komunikasi Istana kapada masyarakat terkesan kacau?” ujar Tjipta melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Senin (19/7).
Penulis buku ‘Dari Soekarno Sampai SBY’ itu menyatakan para pejabat pemerintah menyampaikan substansi sama dengan konten berbeda.
Pertama ialah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhdjir Effendy yang pada Jumat lalu (16/7) menyatakan pemerintah sudah memutuskan PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.
Kedua, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut B Pandjaitan selaku penanggung jawab PPKM Darurat Jawa-Bali pada Sabtu lalu (17/7) menyatakan belum ada keputusan baru soal itu.
Pada hari yang sama, Jodi Mahardi selaku juru bicara Menko Marvest menyatakan status PPKM darurat akan diputuskan pada tanggal itu juga. Namun, Presiden Joko Widodo pada hari yang sama menyatakan pengambilan keputusan tentang PPKM darurat harus dilakukan secara hati-hati.
Walakin, Jokowi -panggilan kondangnya- tidak menyatakan apakah PPKM darurat diakhiri pada 20 Juli atau diperpanjang.
“Ya ampun, para petinggi kita berbicara berbeda-beda, walhasil masyarakat bingung, PPKM diperpanjang atau tidak,” tutur Tjipta.
