Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan wacana poligami ditarik kedalam tataran politik, atau kebijakan negara. Hal ini terkait dengan munculnya rencana merevisi PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yanga diperluas kepada pejabat publik dan masyarakat.
"Saya menyesalkan masalah ini dikembangkan kedalam kebijakan pemerintah, karena ini hanya akan menimbulkan pro dan kontra masyarakat,"ujarnya melalui siaran pers disela-sela mengikuti pertemuan Uni Eropa, di Brusel, Kamis (7/12).
Menurutnya, pro kontra ini dapat menjadi polemik kontraproduktif dalam pembangunan bangsa, karena banyak sekali masalah yang harus lebih diperhatikan ketimbang masalah ini.
Din meminta kearifan semua pihak baik pejabat maupun tokoh umat untuk tidak menjebak bangsa Indonesia kedalam masalah baru. Selain itu juga Ia meminta pada pejabat pemerintah untuk tidak mengembangkan isu bernuansa agama ini kearah politik negara, dan diharapkan tokoh umat tidak menanggapi isu ini.
Ia menyatakan, poligami adalah masalah khilafiah dalam Islam, berhubungan dengan interpretasi terhadap ayat Al-Quran, sehingga masalah ini sangat erat dengan keagamaan.
"Semua pihak harus berhati-hati menyimpulkannya, jangan terjebak kepada dua titik ekstrim, baik menyetujui atau menolaknya secara mutlak," imbuhnya. (novel)
