Politik perberasan Indonesia dinilai semakin menyengsarakan rakyat banyak, terutama petani, sementara legitimasi pemerintah semakin terdegradasi oleh kepentingan kaum kapitalis.
Demikian anggota Komisi VI DPR Hasto Kristianto di Jakarta, Rabu (21/2). Ia menegaskan, kegagalan Bulog dalam menyerap beras dari petani sebagai indikasi buruknya politik perberasan pemerintah. Padahal dengan impor beras, harga gabah jadi turun.
"Kegagalan Bulog (dalam menyerap beras petani) itu, diperburuk oleh sikap pemerintah yang menelanjangi dirinya dengan membuka kerawanan stok beras Perum milik negara ini sekitar 600 ribu ton, di tengah-tengah bencana alam, rusaknya sistem distribusi beras dan masa tanam yang tertunda, " kata Hasto.
Menurutnya, impor beras bukan persoalan menggunakan dana dari APBN atau tidak, tetapi masalah ini telah semakin memperburuk politik perberasan nasional, utamanya menjadikan Indonesia kian tidak berdaulat dalam hal pangan.
Politisi PDIP ini menilai operasi pasar yang dilakukan pemerintah juga tak efektif. "Lebih-lebih dengan operasi pasar (OP) yang ternyata hanya menguntungkan pedagang melalui joki-joki beras, " kritiknya.
Disinggung mengenai ide untuk membuat patokan harga beras oleh pemerintah, menurut Hasto, itu tidak merupakan solusi tepat, terutama bila dikaitkan dengan upaya menuju kedaulatan pangan.
"Itu hanyalah instrumen. Kedaulatan pangan tidak akan terwujud hanya melalui kebijakan harga. Yang penting sekarang, harus ada ketegasan garis politik Presiden dan Wapres untuk menyampaikan, bahwa revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai sesuatu yang mutlak dan merupakan kebijakan utama, " tegasnya. (dina)
