Forum Umat Islam bersama dengan Tim Pengacara Muslim, serta Majelis Mujahidin Indonesia menemui pimpinan DPR, untuk menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di Poso pasca baku tembak antara Densus 88 Polri dengan kelompok di Poso yang menewaskan 12 orang yang di antaranya warga Poso.
Ketua FUI Mashadi mengatakan, dalam penanganan kasus Poso aparat kepolisian cenderung bertindak berlebihan padahal seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
"Kami khawatir penanganan ini justru tidak akan menyelesaikan masalah, persoalan ini akan mejadi laten, kami tidak mengingin polisi berhadapan dengan warga, " ujarnya saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif dan Tim Poso DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1).
Dalam kesempatan itu Mashadi meminta DPR untuk melihat masalah ini secara proporsional berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.
"Kami berharap ada penyelesaian efektif dan adil sehingga bisa diterima masyarakat Poso, dan kami berharap pemerintah memperhatikan cara-cara yang diambil oleh kepolisian, " tandasnya.
Sementara itu, Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath menegaskan, kasus Poso ini mengadung dua dimensi yang menyesatkan publik. Yang pertama, pengusiran ribuan dan pembunuhan umat Islam ini dialihkan pada kasus pencarian pelaku kerusuhan yang disebut sebagi DPO, sehingga seolah-olah pelaku kerusuhan itu adalah umat Islam. Yang kedua, DPO itu dikatakan berasal dari anggota Jamaah Islamiyah dan alumni Afghanistan.
"Ini tidak bisa diterima, baik oleh umat Islam di Poso yang jadi korban pembunuhan dan korban penyesatan informasi, juga bagi kami yang ada di Jakarta, " jelasnya.
Ia menambahkan, jika hal itu terus dikembangkan kondisi di Poso akan bertambah parah, dan penanganannya tidak akan pernah tuntas.
Anggota DPR yang juga anggota Tim Pemantau Poso DPR, Rendi Lamajido menyatakan sepakat jika dalam kasus Poso itu, komunitas Islam sering dianggap melakukan kerusuhan, dan itu tidak benar.
"Saya sering kesana dan itu tidak benar, saya juga melihat penanganan yang dilakukan oleh polisi over protektif, dan penegakan hukum di sana lemah, " imbuhnya.
Menurutnya, Tim Pemantau Poso DPR pernah menyampaikan rekomendasi tentang penanganan Poso dan koordinasi masalah keamanan, namun rekomendasi itu tidak dijalankan sepenuhnya oleh aparat kemananan.(novel)
