Eramuslim.com – Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta, Kepala Polri Jenderal Polisi Badroddin Haiti untuk menjelaskan secara transparan soal bantuan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Ahok kepada kepolisian. Neta juga mendesak pihak Polri segera mengembalikan bantuan dana itu, untuk kemudian bisa diserahkan Ahok kepada warga Kampung Pulo yang digusur tanpa dibayar ganti rugi bangunannya itu.
Neta menilai, warga Kampung Pulo lebih menderita daripada jajaran TNI dan Polri yang menerima bantuan dana dari Ahok tersebut. “Warga Kampung Pulo lebih memerlukan dana bantuan daripada TNI-Polri yang memang sudah mendapat anggaran dana yang cukup besar dari negara. Terutama warga yang menolak pindah ke rusunawa, yang seharusnya bangunannya diganti rugi agar bisa menyewa rumah di tempat lain. Sementara itu, warga yang pindah ke rusunawa juga memerlukan dana untuk membayar uang sewa setiap bulannya,” ujar Neta melalui keterangannya di Jakarta, Ahad kemarin (23/8).
Dari hasil penelusuran IPW, ungkap Neta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 ini sudah menggelontorkan dana hibah kepada tujuh institusi militer dan satu institusi kepolisian, yakni Kostrad menerima Rp 30 miliar; Mabes TNI Rp 15,2 miliar; TNI AD Rp 3,2 miliar; Kodam Jaya Rp 38,6 miliar; Kopassus Rp 750 Juta; Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar; Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, dan; Brimob Polda Metro Jaya Rp3,1 miliar.
Dana hibah itu, tambah Neta lagi, diberikan untuk pembelian fasilitas dan perlengkapan dalam mengamankan Jakarta, khususnya ketika terjadi huru-hara.
“Aneh juga jika Ahok sudah mengantisipasi akan terjadinya huru hara di Jakarta, sementara Polri selalu mengatakan Jakarta akan selalu aman,” kata Neta. Karenanya, IPW berharap masing-masing institusi bersikap transparan dalam memaparkan penerimaan dana dari Ahok ini dan kemudian mengembalikan kepada Ahok.
“Sangat ironis jika ada warga yang digusur Ahok tanpa ganti rugi, sementara TNI Polri menerima dana hibah begitu besar dari Ahok. Jika hal ini yang terjadi, masihkah Polri punya kebanggaan dengan slogannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat?” tutur Neta lagi.
Diharapkan IPW juga, jajaran kepolisian bisa bersikap netral dan profesional dalam menyikapi hubungan Ahok dengan warga Jakarta, khususnya warga Kampung Pulo, meski Polri sudah menerima bantuan dana dari Ahok. “Dan untuk menghindari tudingan negatif, sebaiknya TNI-Polri segera mengembalikan dana bantuan itu ke Ahok dan menyarankan Ahok agar dana itu diserahkan kepada warga Kampung Pulo,” ujar Neta. Dan satu lagi, uang yang diberikan Ahok itu sebenarnya adalah uang warga DKI Jakarta yang diambil lewat berbagai macam pajak dan pungutan ini itu. (ts)
