“Ini yang kemudian membuat kami menyampaikan saran agar kemudian Plt dijabat eselon 1 yang setingkat, sehingga kemudian melihat kepada SDM yang masih tersedia yang sekarang definitif, maka pilihan Pak Menteri waktu itu adalah menugasi Sekjen untuk kemudian menjadi Plt Dirjen Bimas Katolik. Dan kami juga komunikasikan dengan mitra strategis, terutama KWI dan teman-teman yang lain,” jelasnya.
Nur Cholis mengatakan penunjukan dirinya sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik karena dianggap posisinya sebagai Sekjen Kemenag bisa lebih fleksibel. Ia menyebut penunjukannya sebagai Plt juga ‘hanya’ dibekali surat perintah, dan bukan SK.
“Dari pertimbangan itulah yang saya sampaikan sebagai feeding kepada pimpinan kami Pak Menteri Agama ketika kemudian surat tugas atau istilahnya surat perintah, bukan SK, surat perintah pada Sekjen untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik,” tuturnya.
Komisi VIII mencecar Nur Cholis Setiawan soal polemik jabatan pelaksana tugasnya itu. anggota Komisi VIII F-PDIP Umar Bashor mempertanyakan soal rangkap jabatan itu meski Nur Cholis sebelumnya sudah menyampaikan klarifikasi di awal rapat.
“Banyak temen-temen, terutama temen-temen saya di daerah yang menanyakan kebenaran berita yang cukup viral ini, bahwasanya Dirjen Bimas Katolik ini dijabat oleh seorang muslim. Di dalam sini mungkin dengan klarifikasi udah oke lah, ternyata ada permasalahan SDM yang kurang siap di Kemenag,” kata Umar.
“Tapi di bawah tidak cukup dengan klarifikasi seperti itu. Ini harus secepatnya diatasi. Yang saya tanyakan, sampai kapan ini Pak, Pak Sekjen ini menjabat sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik ini? Harapan kami ini secepatnya bisa diatasi,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi VIII F-Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku prihatin dengan polemik jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik ini. Menurutnya, Kemenag seolah tidak punya konsep jelas soal pengisian jabatan.
“Tentu sebetulnya kalau buat saya, saya prihatin, Pak. Kalau jabatan eselon 1 yang sudah, mungkin sudah kosong 8 bulan. Kekosongan 8 bulan itu Pak, menurut saya seakan-akan Kemenag nggak punya desain atau nggak punya konsep tentang pengisian jabatan berdasarkan atas semangat jenjang karier yang jelas,” ujar Ace.
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sebelumnya menjelaskan pemilihan plt itu karena selevel. Dia mengibaratkan posisi Dirjen Bimas di Kemenag sebagai jabatan untuk jenderal dalam militer.
