Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memilih cawapres dan jajaran kabinet yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai, bahkan kalau bisa diambil dari orang non partai.
“PKS sudah menyampaikan ide kepada SBY dan sangat dipertimbangkan oleh SBY. Masalah cawapres dan para menteri kedepan tidak boleh ada konflik kepentingan dan tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol,”tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq pada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/4).
Namun demikian Mahfudz menambahkan, PKS tidak dalam kapasitas menyodorkan nama kepada SBY. PKS akan tetap konsisten hanya memberikan ide pemikiran kepada Partai Demokrat dalam menciptakan koalisi kedepan. “Soal siapa orangnya itu urusan SBY, hanya SBY dan Tuhan yang tahu. PKS tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan nama. PKS konsisten dalam kapasitas menyampaikan ide,”ungkapnya.
Mahfudz menyarankan jika memang ada ketua umum parpol yang tetap ingin masuk dalam pemerintahan, sebaiknya mundur dari jabatan di partai politik. “Yang penting jangan dari ketua umum partai. Kalau mau mereka harus mundur dari jabatan ketua umum partai,”tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Majelis Pertimbangan PKS Hidayat Nur Wahid tidak mau berandai-andai mengenai siapa cawapres yang akan dipilih mendampingi SBY. Meski sebelumnya pun beredar wacana yang akan menggabungkan pasangan SBY-HNW
"Kita serahkan seluruhnya pada kebijakan Pak SBY. Untuk menentukan siapakah yang akan mendampingi beliau. Sekali lagi biarkan Pak SBY berfikir dengan jernih beristiqarah, dengan baik dan mendapat wacapres yang beliau inginkan untuk melaksanakan amanat rakyat melalui Pilpres," ujarnya. (nov)
