DPR direncanakan akan mengirim naskah final UU Ciptaker hari ini, Rabu (14/10) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fraksi PKS tetap berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan undang-undang tersebut mengingat gelombang penolakan semakin besar.
“Ya, kalau masyarakat menginginkan itu (presiden keluarkan Perppu), PKS tentu bersama masyarakat,” ungkap anggota badan legislasi (Baleg) DPR tersebut.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan klarifikasi perihal adanya perbedaan jumlah halaman dari draf UU Ciptaker yang beredar di masyarakat. Ia menjelaskan, hal itu terjadi karena adanya perbedaan jenis kertas yang digunakan oleh Baleg DPR dalam mengetik undang-undang tersebut.
“Proses pengetikannya di Kesetjenan (DPR) menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Sehingga besar tipisnya yang berkembang di masyarakat ada 1.000 sekian, 900 sekian,” ujar Azis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/10). (Rol)
