Tidak seperti tahun sebelumnya, Partai Keadilan sejahtera (PKS) untuk tahun ini tidak lagi mengeluarkan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mengingat kader dan simpatisannya yang berasal dari ormas-ormas Islam yang berbeda.
"Ini menjadi persoalan serius dalam persatuan umat dan sudah diputuskan dalam Rakernas PKS pada akhir Agustus lalu, di mana kita memutuskan pada puasa dan lebaran kali ini, PKS tidak akan mengeluarkan pengumuman terkait dengan awal Ramadhan dan Idul Fitri, "jelas Anggota FPKS Rama Pratama dalam Acara Silaturahmi Menjelang Ramadhan, di Pressroom DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin(10/9).
Menurutnya, untuk tahun ini semua kader PKS diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad di tempat masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku di tempat masing-masing.
"PKS inikan bukan partai sekumpulan Mahzab, di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ini menyulitkan juga bagi para kader, "ujarnya.
Rama menegaskan, kebijakan ini dikeluarkan sebagai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, di mana penetapan yang dikeluarkan partai berlambang sabit kembar setiap tahunnya itu, justru menimbulkan persoalan bagi para kadernya.
Ia menganggap, penetapan awal Ramadhan, 1 Syawal dan juga 10 Dzulhijah menjadi kewenangan pemerintah, walaupun pada akhirnya masih ada hal-hal yang belum dapat disepakati, umat Islam diminta untuk mengembang sikap toleransi.
Sebelum sikap tersebut telah diutarakan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring. Ia menegaskan, alasan PKS pada tahun ini tidak mengeluarkan penetapan awal Ramadhan dan Syawal, karena perbedaan penetapan itu seringkali membuat umat bingung.
"KIta ingin agar umat Islam bisa bersatu dalam pelaksanaan puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha, perbedaan yang sering diucapkan beberapa organisasi Islam malah sering kali membuat umat menjadi bingung, ini kurang baik, jika dipandang oleh penganut agama lain, "katanya, di Kantor DPP PKS, Jakarta.
Menurutnya, PKS tidak ingin membuat perbedaan menjadi rumit dengan membuat ketetapan awal Ramadhan, karena PKS bukan wujud dari mazhab fiqih, dan tidak terikat kepada salah satu bentuk aliran.
Namun demikian, Tifatul menghimbau pemerintah, khususnya Departemen Agama lebih aktif untuk menimalisir dampak-dampak perbedaan. (novel)
