Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperlihatkan sinyal tidak setuju dengan isu terpilihnya Gubernur BI Boediono sebagai cawapres yang akan mendampingi capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu, PKS akan meminta klarifikasi langsung dengan SBY.
"Kalau Pak Boediono ditempatkan (untuk posisi) yang lain saya setuju saja. Saya mengakui dan menghormati beliau sebagai seorang profesional. Tapi kalau untuk cawapres, kenapa tidak diambil dari partai politik. Parpol yang mengusung SBY kan 30 persen," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam jumpa pers, di Gedung Markas Dakwah PKS, Jakarta, Selasa (12/5).
Sebelum SBY mengambil keputusan akhir, Tifatul mengatakan, PKS ingin berbicara dulu dengan SBY, sebagaimana janji SBY yang akan mengajak PKS berbicara. "Beliau kan menjanjikan kepada kita mengajak bicara, sekarang belum mengajak bicara hanya memberitahukan pemberitahuan awal. Alternatif (cawapres) kan lebih banyak yang lain," tukas TIfatul.
Apalagi, lanjutnya, hingga kini kontrak politik antara PKS dengan Partai Demkrat belum ditandatangani, meski demikian partai dakwah itu tidak kecewa dan akan tetap berjuang.
Tifatul membantah, jika PKS meragukan kemampuan Boediono, sebagai perwakilan sosok kaum nasionalis, SBY seharusnya memilih cawapres yang mewakili kalangan umat Islam. "Kita menginginkan adanya keterwakilan umat dalam cawapres ini, paling tidak karena SBY calon dari nasionalis, kita ingin wakilnya dari calon Islamis untuk stabilitas kita ke depan, untuk kebaikan kita ke depan," ujarnya.
Ketika ditanya siapa calon Islamis itu, Ia menegaskan, ambil saja salah satu calon dari parpol yang berkoalisi. Dalam hal ini, PKS sudah mencalonkan tiga, dimana salah satunya adalah anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. (nov)
