Dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun televisi berita, wakil sekjen PKS, Mahfudz Siddik menyatakan bahwa PKS mendukung TNI untuk menggunakan hak politiknya di pemilu 2014. Hal ini menurutnya, TNI dinilai sudah siap untuk melakukan persiapan selama tiga tahun ke depan untuk ikut pemilu.
“Tiga tahun mulai sekarang, kami menilai bahwa TNI sudah bisa mempersiapkan diri untuk menggunakan hak politiknya di pemilu tahun 2014,” begitu kira-kira yang diucapkan mantan anggota Pansus Century dari FPKS ini.
Menurut Mahfudz, PKS menilai bahwa TNI sudah waktunya untuk tidak dikorbankan dalam hak demokrasinya. Dan masih menurutnya, seperti yang disampaikan media, bahwa Kasad menyatakan kesiapan TNI angkatan darat untuk melakukan hak politiknya di pemilu depan.
Namun masih menurut Mahfudz, hak politik TNI bersifat pasif. Artinya, dalam menggunakan hak politiknya, TNI tidak boleh ikut kampanye, pengerasah massa, dan lain-lain.
Dalam forum yang sama, pengamat politik Bachtiar Effendi justru berpendapat sebaliknya. Ia masih sangat ragu kesiapan TNI untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Karena, kultur komando di TNI sulit dibuang begitu saja. Artinya, hak politik untuk TNI nantinya sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Soal hak TNI untuk mengikuti pemilu memang telah diisyaratkan SBY beberapa waktu lalu. Dan inilah yang ditangkap sejumlah partai untuk mendukung sikap tersebut. Hak politik TNI ini, tentu akan diikuti oleh hak politik untuk Polri.
”Saya harap, masih ada kekuatan-kekuatan legislatif yang bisa menolak pengguliran hak politik untuk TNI ini, karena hal itu sangat rawan terjadinya friksi dan konflik interes di tubuh TNI sendiri,” tambah Bachtiar. hm
