eramuslim.com — Pegiat media sosial (Medsos), Lukman Simanjuntak, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi kehilangan dukungan signifikan dari basis pemilihnya.
Kekhawatiran ini muncul setelah PKS memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) dan mendukung menantu salah satu tokoh dinasti politik di Pilgub Sumatera Utara (Sumut).
“Siap-siap PKS ditinggal pendukung,” ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (27/8/2024).
Menurut Lukman, keputusan PKS untuk mendukung menantu dinasti di Pilgub Sumut merupakan langkah yang bisa memicu kekecewaan di kalangan pendukungnya.
“Karena gabung dengan KIM Plus dan dukung menantu dinasti di Pilgubsu,” cetusnya.
Lukman juga menyoroti dampak internal yang mulai terlihat dari keputusan tersebut, termasuk pengunduran diri 28 orang Dewan Pakar PKS.
Baginya, pengunduran diri ini merupakan tanda bahwa ada ketidakpuasan di dalam partai yang bisa memicu eksodus besar-besaran dari pendukung setianya.
“Dimulai dari mundurnya 28 orang Dewan Pakar,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memicu gejolak internal hingga mengakibatkan mundurnya 28 anggota Dewan Pakar PKS secara serentak.
Pengunduran diri ini diumumkan pada Senin (26/8/2024), dan salah satu yang menonjol dari mereka adalah mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko.
Soenarko, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, menyampaikan pengumuman pengunduran diri kolektif dari Dewan Pakar PKS.
Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa perkembangan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang awalnya membuat mereka bergabung dengan PKS.
Menurut Soenarko, ada tiga alasan utama yang mendorong pengunduran diri ini.
Pertama, bergabungnya PKS dengan KIM dianggap sebagai langkah yang mendukung Pilpres 2024, yang menurutnya, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran.
Soenarko menyebut hal ini sebagai alasan fundamental yang tidak bisa diterima oleh para anggota Dewan Pakar.
Alasan kedua, lanjut Soenarko, adalah keputusan PKS untuk mendukung Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara.
Keputusan ini dianggap sebagai dukungan terhadap politik dinasti, sesuatu yang menurut Soenarko bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang selama ini menjadi landasan perjuangan PKS.
Ketiga, Soenarko menyoroti keputusan PKS dalam Pilkada yang dinilainya lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite partai daripada mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat.
Ia menyayangkan arah kebijakan partai yang dinilai semakin jauh dari nilai-nilai yang awalnya diperjuangkan.
Soenarko sendiri baru dilantik sebagai anggota Dewan Pakar PKS pada 17 Oktober 2023 oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.
Pelantikan tersebut dilakukan di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, bersama dengan 44 anggota Dewan Pakar lainnya yang baru. Namun, dengan perkembangan terbaru ini, keanggotaan mereka di PKS resmi berakhir.
(sumber: fajar)
