Pimpinan DPR pekan depan akan diterima oleh Presiden untuk membahas masalah interpelasi Iran. Agenda pertemuan tersebut disepakati, setelah Senin(11/6) lalu, Ketua DPR Agung Laksono mengirimkan surat ke Presiden mengenai rencana pertemuan tersebut.
"Rencana pertemuan dengan Presiden pekan depan, diketahui setelah ada informasi dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR, tapi surat resmi dari Presiden belum diterima oleh pimpinan DPR, " jelas Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/6).
Menurutnya, informasi mengenai rencana pertemuan DPR dengan Presiden itu, hari ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Dalam rapat kali ini, kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan sesudah diadakannya pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Presiden SBY, " imbuhnya yang juga Ketua Bamus DPR.
Seperti diketahui, rapat Bamus Kamis(7/6) lalu, gagal menetukan jadwal ulang Sidang Paripurna dengan agenda memanggil Presiden untuk memberikan penjelasan soal dukungan pemerintah Indonesia terhadap resolusi DK PBB 1747 tentang perluasan sanksi terhadap Iran.
Secara terpisah, menjawab pertanyaan mengenai surat pimpinan DPR, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menyatakan, pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden SBY tentang penyampaian jawaban atas interpelasi Iran diupayakan dapat dilakukan pekan depan, namun tanggal pertemuan masih disesuaikan.
"Nanti saya menjembatani waktu pertemuan yang pas. Presiden bisa tanggal sekian, pimpinan DPR bisa tanggal sekian, itu tidak lama, minggu depan selesai, tempatnya bisa di Istana, "jelasnya.
Hatta mengaku, sudah memberitahukan Presiden perihal surat tersebut, dan balasan surat kepada pimpinan DRP akan dikirimkan paling lambat dalam dua hari ke depan.(novel)