Pola Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan bagi para siswa Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah tidak akan meningkatkan kualitas kecerdasan anak didik, bahkan hanya menimbulkan berbagai permasalahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang Sulistiyo usai audiensi dengan Pimpinan DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(12/7).
"Kami jelas menolak, karena SD itu wajib belajar, kalau pola ujian nasional seperti sekarang ini, target keinginan meningkatkan mutu ternyata kontra produktif, terbukti banyak persoalan yang lahir setelah itu, "ujarnya.
Menurutnya, perkembangan kemampuan siswa akan terhambat, apabila penyelenggaraan ujian nasional tetap diterapkan untuk menentukan kelulusan bagi para siswa di Indonesia.
"Kalau dibiarkan, pada masa yang datang murid kita, bukan murid yang mempunyai kemampuan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, tapi hanya kemampuan untuk memilih jawaban-jawaban yang dilatih oleh banyak pihak, coba saksikan itu, " tukasnya.
Lebih lanjut Sulistiyo menegaskan, ujian nasional menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, karena akibat dari kebijakan itu para guru terpaksa melaksanakan ujian nasional dengan menghalalkan segala cara untuk membantu kelulusan siswanya.
Ia mengakui, seperti tuntutan sebelumnya yang menginginkan agar ujian nasional untuk siswa SMP dan SMA dihapuskan, dirinya berharap pemerintah dapat mendengarkan apa yang menjadi keinginan para guru. (novel)
