Petani Keluhkan Ketersediaan Pupuk, Jokowi ke Petani: Kendala Pasokan Global yang Dipicu Perang Rusia dan Ukraina

eramuslim.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keluhan petani terkait ketersediaan pupuk. Menurut Jokowi, persoalan ketersediaan pupuk itu karena adanya kendala dalam rantai pasokan pupuk global akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Hal itu disampaikan Jokowi pada Kamis, (9/3/2023), usai menghadiri panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong produksi pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan kita pada impor.” Kebutuhan pupuk kita sekitar 13 juta ton, tetapi pabrik pupuk hanya memproduksi 3,5 juta ton dan kemarin Pupuk Iskandar Muda menambah 570.000 ton,”rinci Jokowi

Presiden juga mengakui adanya kendala dalam rantai pasokan pupuk global yang dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

“Memang kita masih kekurangan pupuk. Ini adalah sesuatu yang akan kami coba lakukan segera. Namun kita juga harus tahu bahwa lokasi produksi bahan baku dan pupuk sedang dalam kondisi perang, yaitu Rusia dan Ukraina,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa Pemerintah saat ini sedang menghitung Harga Pokok Pembelian (HPP) untuk gabah dan beras menyusul turunnya harga Gabah Kering Panen (GKP) akibat panen raya di berbagai daerah.

“Ini dibanyak provinsi kan baru panen raya. Dan,tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP (gabah kering panen)-nya jatuh di harga Rp 4.200, memang terlalu rendah.Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, harga GKP-nya ini harusnya berapa,” beber Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa dalam menentukan harga, pemerintah telah memperhitungkan biaya masing-masing faktor produksi, seperti sewa lahan dan pupuk.

“Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya,baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu,” ujarnya.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden ingin agar harga di tingkat petani, pedagang, dan konsumen berada pada posisi yang wajar.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang itu wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu,” ujarnya.

 

 

[Sumber: Fajar]