Eramuslim.com – Fungsi pers di era Pemerintah Joko Widodo hanya menjadi juru bicara pemerintah yang berkuasa, bukan sebagai alat kontrol. Suara-suara kritis tidak diberitakan, terutama oleh media mainstream.
Pendapat itu disampaikan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974, Salim Hutadjulu. “Hanya karena Presiden Jokowi jalan-jalan di mall jadi berita. Pers hanya jadi jubir pemerintah saja,” sesal Salim Hutadjulu (03/10).
Salim menyesalkan, media massa tidak lagi memberitakan aksi demo buruh, mahasiswa dan rakyat yang menolak kebijakan pemerintah. “Hanya di era sekarang ini, pers tidak memberitakan demo,” kata Salim.
Menurut Salim, pers seharusnya sebagai alat kontrol, sehingga demokrasi berkembang seimbang. “Pers itu bagian dari demokrasi, biar ada keseimbangan bukan malah jadi humasnya presiden,” tegas Salim.
Kata mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini, di era Pemerintahan Jokowi, kehidupan demokrasi mengalami penurunan. “Demokrasi di era Jokowi alami penurunan, di mana suara-suara kritis mulai tidak diberitakan pers, khususnya media mainstream,” pungkas Salim.
Sebelumnya, seperti dilansir detik.com, Presiden Joko Widodo mengantar anaknya berjalan-jalan dan makan siang di Mal Grand Indonesia, Jakarta (02/10).(ts/intjn)
