Eramuslim.com -Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran memprotes keras pernyataan Jokowi yang merendahkan martabat Pekerja Rumah Tangga (PRT).
“Presiden Jokowi mengatakan akan menyetop PRT ke luar negeri, katanya tidak bermartabat. Ini perendahan profesi PRT,” ujar Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini saat diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta (15/2).
Lita menuturkan, setiap orang berhak mempunyai pekerjaan. “Yang dibutuhkan adalah perlindungannya,” tuturnya. Ia justru mempertanyakan apa yang terjadi jika PRT tak bekerja. “Kalau tidak ada PRT, apa yang terjadi? Dapur kotor, berantakan. Kami memprotes ucapan presiden,” katanya.
Hal senada juga diucapkan aktivis perempuan Jaringan Kerja Legislasi Pro Perempuan, Nursyahbani Katjasungkana. “Siapa yang tidak bermartabat? Semua pekerjaan yang halal itu terhormat asalkan tidak melanggar etika dan moral,” ujarnya usai diskusi. Menurutnya, PRT selama tidak melanggar etika dan moral merupakan pekerjaan yang terhormat dan bermartabat.
“Yang tidak bermartabat itu koruptor, karena uang dikorupsi, jaminan pendidikan dan kesehatan dikorupsi,” kata Nursyahbani. Selain itu, dirinya juga minta Jokowi mendengarkan suara rakyat dalam melindungi PRT.
“Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon menyerukan pimpinan negara untuk mendengarkan suara rakyat. Bagaimana pemimpin Indonesia tidak mendengar suara rakyat dan hanya diambil suaranya pada pemilu dan setelah itu tidak mau mendengarkan perjuangan PRT yang sudah sejak 2004-2009?” ujarnya.
Sebelumnya, dihadapan peserta Musyawarah Nasional Partai Hanura yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat lalu, Presiden Jokowi berpidato. Dalam pernyataannya pada kesempatan itu, Jokowi memaparkan hasil kunjungannya ke luar negeri dan permasalahan tenaga kerja Indonesia dan pembantu rumah tangga merupakan masalah yang ia terangkan.
Seharusnya Jokowi paham, yang tidak bermartabat itu adalah para pejabat yang korup, termasuk jika ada seorang presiden yang berkuasa disebabkan karena kecurangan dalam pilpres. Kalau yang ini sungguh-sungguh tidak bermartabat dan hina. (rz)