Menurut Nasir Djamil, sebenarnya Presiden sudah benar melakukan upaya pencegahan dengan cara meminta KPK dan instansi penegak hukum untuk dapat mengawasi dengan ketat penyaluran dana Covid-19 senilai ratusan triliun.
“Nah, oleh karena itu menurut saya secara umum saya baca yang diarahkan Presiden itu sudah benar, bahwa dia meminta agar KPK mencegah jangan sampai ada aparat penyelenggara negara yang terperosok ke dalam,” ucapnya.
Politisi asal Aceh ini menambahkan bahwa Perppu 2/2020 merupakan benteng bagi oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan penyelewengan dana Covid-19.
“Jadi, kesalahan persepsi yang terbangun oleh publik. Di satu sisi Presiden meminta untuk mengawasi, sementara perppu-nya sendiri itu seperti benteng. Bagi penyelenggara negara tu untuk tidak bisa dipidanakan,” tutup Nasir Djamil. (Rmol)
