Pemerintah akan mengambil keputusan terakhir penanganan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo pada Sabtu (21/10) karena sampai saat ini kondisinya masih belum tertangani.
"Dengan kondisi tanggul yang rata-rata di atas tujuh meter serta bukan menggunakan material yang disyaratkan, maka harus ada keputusan,"ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, Kamis (19/10).
Dijelaskannya, harus ada cara untuk menyelamatkan infrastruktur di sekitar semburan, seperti jalan tol, jalan arteri, rel kereta api, antara lain dengan menyalurkan lumpur ke tempat lain.
Dari sudut pandang sebagai ahli, katanya, pihaknya sebenarnya pesimis lumpur akan berhenti dalam waktu dekat, apalagi kapasitas semburan semakin bertambah dari 40.000 meter kubik menjadi 120.000 meter kubik per hari.
Saat ini sudah ada dua pompa untuk membuang lumpur ke Sungai Porong dengan kapasitas masing-masing 1.000 meter kubik per jam atau 20.000 meter kubik apabila dioperasikan 20 jam nonstop.
Di samping pompa, lanjut dia, juga dilakukan pembuangan menggunakan truk di kawasan Ngoro dan Krian untuk nantinya akan dicoba untuk dibuat sebagai bahan bangunan.
Menjelang Lebaran, katanya, jalan tol Porong – Gempol sepanjang 1 kilometer akan dijaga 24 jam oleh petugas gabungan dari PTB Jasa Marga dan Prajurit TNI, sehingga apabila terjadi gejala luber dapat segera ditutup.
Tapi, ungkap Menteri PU, Wakil Presiden masih berkeyakinan lumpur akan dapat berhenti. Saat ini tengah diupayakan menghentikan lumpur dengan melakukan pengeboran (relief wheel) setelah dua cara serupa mengalami kegagalan.
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air, Siswoko, yang juga ahli bendungan menjelaskan ketinggian tanggul yang paling aman tidak boleh lebih dari enam meter. Lebih dari itu sangat membahayakan apabila sampai jebol.
Menurutnya, seharusnya sejak awal dibuatkan bendungan yang memiliki perhitungan konstruksi lebih kuat dan sudah mempertimbangkan faktor keselamatan.
"Saya mengkhawatirkan cara-cara membuat tanggul dengan ketinggian seperti itu akan membahayakan, apalagi materialnya juga tidak dipertanggungjawabkan asal-usulnya," tandasnya. (dina)
