Pelayanan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terhadap jamaah haji yang masih terlihat belum optimal, menyisakan rasa keprihatinan yang berlarut-larut, padahal pengalaman untuk mengurus perjalanan ibadah haji sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun.
"Terus terang kita semua prihatin, dan gak habis pikir, sudah
berpuluh-puluh tahun mengurus perjalanan haji, tetapi masih menyisakan masalah, seperti tahun dulu masalah katering, kalau sekarang soal pemondokan, tiket, kesehatan, dan sebagainya, ini seharusnya menjadi pelajaran, "ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai penandatanganan MoU antara Muhammadiyah dengan British Council, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa(27/11).
Ia berpendapat, masalah dalam penyelenggaraan haji tidak akan habisnya, kalau penyelenggaraan haji masih menjadi monopoli pemerintah, karena adakecenderungan tidakmau memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji, misalnya dalampenentuan biaya.
Karena itu, Din menegaskan, sejak dulu dirinya telah menyarankan agar penyelenggaraan haji diberikan kepada masyarakat bukan pihak swasta, namun secara bertahap diberikan kepada ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan lainnya.
"Setiap tahun warga Muhammadiyah yang pergi ke Tanah Suci menurut catatan sekitar 80 ribu orang, kalau kami diberi peluang untuk mengurus jamaah haji dari keluarga kami sendiri, insya Allah kami sanggup, mungkin bisa bersaing dengan pemerintah, pelayanan yang baik dengan biaya yang lebih murah, karena kita punya komitmen moral kepada warga sendiri, "tandasnya.
Ia menambahkan, apabila belum bisa menyerahkan penyelenggaraan ibadah haji kepada ormas Islam, maka perlu dibentuk sebuah Badan Independen lintas departemen, sehingga tidak hanya menjadi monopoli satu Departemen.
"Pilihlah mereka yang profesional, saya melihat kebanyakan yang menyelenggaraan haji ini tidak profesional, tetapi mereka bekerja berdasarkan common sense semata, jadi masih banyak masalah, "imbuhnya. (novel)
