Penolakan sejumlah anggota DPR atas gaji ke-13 dinilai sebagai gerakan politik mencari popularitas. Pasalnya, gaji ke-13 sudah disepakati DPR dan pemerintah dan tidak bisa diubah lagi.
“Kalau tidak setuju, kembalikan saja ke negara. Jangan jadikan gerakan politik dan kalau mau beramal tak usah ditulis dikoran,” saran Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Andi Matallata, di gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (11/7).
Menurutnya, sikap beberapa anggota Dewan yang menolak gaji ke-13 itu tidak konsisten. Ditegaskannya, jika anggota DPR menolak gaji ke 13, kenapa tidak menolak APBN. Kenapa baru bicara sekarang, di mana UU APBN sudah ditetapkan dan disepakati bersama antara DPR dan pemerintah.
“Kalau ada manusia-manusia yang menilai itu tidak pantas, ambil saja kemudian kembalikan apa susahnya, jangan dijadikan gerakan politik seperti itu,” kata dia.
Ia mengungkapkan, anggota Partai Golkar sendiri tetap akan menerima gaji ke-13 tersebut, sesuai yang disepakati dalam APBN. “Tetapi kalau ada yang tidak setuju ya silakan diserahkan kepada rakyat, tidak perlu harus bicara kepada orang lain. Banyak kader Golkar gajinya diberikan pada rakyat dan tidak ribut-ribut, bahkan pemberiannya lebih dari gaji ke 13,” sambung Andi.
Sementara itu, Sekretaris (F-PAN) Muhammad Najib menyatakan, F-PAN belum menentukkan sikap resmi, namun ada tiga opsi yaitu menolak, menerima dan diberikan kepada masyarakat dan abstain. “Tetapi arahnya kepada diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Kendati demikian, lanju Najib, sebaiknya gaji ke 13 ini lebih diprioritaskan kepada pegawai yang gajinya rendah seperti guru dan juga prajurit TNI/Polri. “Pemberian gaji untuk pejabat negara sebaiknya dipertimbangkan lagi,” usul dia. (dina)
