Rencana pemerintah membeli sekitar 40 tank dan panser dari Perancis untuk melengkapi Kontingen Garuda XXIII dalam misi perdamaian yang akan dikirim ke Libanon menelan biaya sebasar Rp 370 miliar.
Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR Djoko Susilo menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membeli tank-tank tersebut cukup besar, yaitu sebesar Rp 287 miliar. Rencananya, tank jenis APC VAB itu akan dikirim ke Libanon. Dengan demikian, pembelian alat berat itu menghabiskan sekitar 70 persen anggaran yang disediakan.
"Harga satu unitnya adalah 900 ribu dolar AS. Padahal kalau kita membeli tank sejenis yang memenuhi standar NATO produksi Spanyol, harganya hanya 500 ribu dolar AS. Kalau mau beli tank, kenapa tidak beli yang baru," ujar Djoko di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9).
Menurutnya, kendati DPR mendukung pengiriman pasukan itu, namun dengan kondisi keuangan negara seperti sekarang ini, akan sangat membebani. Padahal, lanjut politisi dari F-PAN itu, Perserikatan Bangsa Bangsa hanya mengganti biaya yang non senjata atau peralatan tempur.
"Yang ditanggung oleh PBB adalah antara lain gaji, transportasi, akomodasi dan asuransi. Dari yang diajukan, sebagian besar justru untuk membeli tank dan panser produksi tahun 1995," ujarnya. Dia juga mempertanyakan, apakah pembelian kendaraan tempur itu bisa dikirimkan ke Lebanon Selatan, yang notabene adalah daerah konflik.
Djoko, yang juga anggota Komisi I mempertanyakan cara pengiriman senjata berat itu. "Mau dikirim menggunakan apa? Apakah pembelian itu ready stock? Jika tidak, maka tank yang dibeli itu adalah barang bekas," tegasnya. Dia curiga, karena waktunya sangat mendesak, dikhawatirkan pembelian tank itu tidak melalui proses tender, melainkan penunjukkan langsung.
Namun ketika dikonfirmasi ke Sekjen Dephan Sjafrie Sjamsuddin, tank dan panser yang akan dibeli adalah barang baru tapi stok lama. "Kata siapa itu tank bekas? Barang baru, tapi stok tahun 1997," ucapnya singkat.
Sementara aggota Komisi I DPR (bidang pertahanan) Suripto (FPKS), menyatakan tidak setuju dengan rencana membeli tank dan panser oleh pemerintah. Pasalnya, medan di Libanon Selatan tidak rata seperti di Gurun Sinai.
"Kalau pembelian tank itu adalah untuk mengangkut pasukan, itu cukup mengherankan. Justru akan lebih bermanfaat jika dibelikan helikopter angkut, dengan kapasitas untuk 50-60 personil," kata Suripto
"Apalagi kita belum tahu bagaimana rule of engagement. Kalau pasukan kita tidak bertugas untuk bertempur, mengapa harus membeli tank," tegas Suripto, yang juga Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP).
Namun Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi mengatakan dirinya mendukung pembelian tank tersebut. Sebab bagaimanapun juga, tank itu akan bermanfaat bagi TNI.
"Namun syaratnya adalah tetap melalui proses tender. Sebab jika tidak, maka dapat dipastikan harganya sangat mahal. Kita beli sesuai dengan harga pasar saja lah," imbuh dia. (dina)
