Sekretaris FPDIP DPR RI Jacobus Mayong Padang mensinyalir ada kepentingan bisnis dua kelompok tertentu dalam kasus pengintelan tim Investigasi impor beras FPDIP-FPKS yang menyelidiki kasus impor 110.000 ton beras. Demikian Jakobus kepada pers wartawan seusai acara tumpengan Hari Pers Nasional yang ke-60 Tahun di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Kamis (9/2).
Menurutnya, tindakan pengintelan itu akan sangat merugikan institusi Polri jika sampai saat ini Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto ternyata tidak tahu dengan kasus pengintelan anak buahnya tersebut. “Mungkin ada penyusup dari dalam Polri sendiri dan itu akan membuat Polri mundur seperti Orde Baru.Karena itu Kapolri harus menindak tegas anak buahnya tersebut,”ujar Jacobus.
Dua kelompok tersebut, katanya, selama ini sudah menikmati berbagai keuntungan yang diperoleh secara illegal tersebut. Dan, kini ketika DPR RI coba menyelidiki dengan membentuk tim investigasi kasus impor beras itu mereka gerah dan coba meneror DPR RI. “Jadi, kenikmatan yang diperoleh selama ini mulai terganggu,” papar dia.
Permintaan maaf saja tidak cukup dalam kasus itu ia nilai tidak cukup, karena masalah ini menyangkut institusi Negara (Polri) dan pemerintah. Jacobus juga menilai terlalu naïf kalau Kapolri tidak tahu dengan pengintelan anak buahnya tersebut.
Ketika ditanya apakah penguasa dimaksud adalah Wapres Jusuf Kalla yang selama ini sering terlibat langsung dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan pimpinan fraksi-fraksi dan anggota DPR? Jacobus enggan berkomentar. (dina)
