Eramuslim.com – Maraknya mural bernada kritikan kepada pemerintah harus disikapi dengan bijak jika tidak ingin membengkak sebagai simbol perlawanan rakyat.
Hal tersebut ditegaskan Pakar Kebijakan Publik, Adib Miftahul menyikapi penghapusan beberapa mural oleh aparat berwenang di sejumlah daerah. Salah satunya mural bergambar mirip Jokowi “404 Not Found” di Tangerang, Banten.
“Penghapusan mural ini bisa menjadi simbol (pemicu) perlawanan. Ini harus diantisipasi pemerintah,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).
Ia berpandangan, kritik yang disampaikan masyarakat saat ini berbeda dengan masa orde baru era pemerintahan Soeharto. Saat itu, beragam pembungkaman oleh pemerintah masih bisa dilakukan meski ada perlawanan.
Namun di era perkembangan teknologi seperti saat ini, pembungkaman tidak bisa dilakukan serampangan.
“Adanya mural ini kan tidak jauh dari bentuk kekecewaan publik kepada pemerintah. Ini bukan lagi era orde baru. Penghapusan mural tidak tepat karena bisa merusak citra pemerintah seiring cepatnya alur informasi melalui teknologi,” tutur Adib.
“Jokowi bilang kita tidak antikritik, tapi faktanya berbanding terbalik. Jadinya itu hanya lip service,” lanjut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional ini.
Ia menganalisis, pejabat pemerintah saat ini kurang peka dalam menyikapi perkembangan teknologi. Hal inilah yang menjadi kelemahan pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana banyak para pembantunya memicu polemik baru hanya karena unggahan di media sosial.
“Pejabat kita tidak sadar ini era teknologi informasi, isu kecil pun bisa jadi besar. Ini yang harus dipahami utuh oleh pejabat kita, jangan sampai salah posisi. Kalau seperti ini yang jelek pemerintah,” tandasnya. (RMOL)
