Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada DR. Fajrul Falaakh menyatakan perlunya pembatasan dan pengetatan perolehan suara (electoral treshold/ET) bagi partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Hal ini penting untuk menciptakan tatanan politik yang lebih baik.
“Kalau 15 persen untuk capres dan cawapres, jika prediksi parpolnya sekarang maka yang akan memenuhi syarat itu adalag Golkar dan PDIP,” ujar Fajrul kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (15/9).
Ia menjelaskan, untuk parpol-parpol lain yang lolos ET 5%, seperti, PKB, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat, maka mereka harus berkoalisi untuk mendapatkan jumlah 15 persen tersebut. “Dan ini akan sangat menarik sebagai jalan dalam proses pluralitas pembentukan-pembentukan ideologi secara alamiah,” katanya.
Menurut mantan Ketua PBNU itu, ketentuan itu baik sebagai instrumen demokratis untuk menyeleksi parpol secara alamiah. Di mana keberadaan parpol itu merupakan refleksi civil society dan ideologi dari pluralitas masyarakat. “Di Amerika Serikat saja butuh ratusan tahun baru ada dua partai besar yang berkuasa, yaitu Demokrat dan Republik,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Ferry Mursyidan menegaskan, ET itu sudah menjadi konsensus bersama dan diterima oleh semua pihak di DPR. “Jadi, ET ini tidak ada rekayasa politik apapun kecuali untuk penyederhanaan parpol secara alamiah, dan ini hanya tidak bisa mengikuti Pemilu bukan untuk membubarkan parpol. Untuk itu konsekuensinya, ganti nama atau berafiliasi dengan parpol lain untuk pemilu 2009 mendatang,” papar dia. (dina)
