Matinya fungsi lembaga DPR, lebih dikarenakan dominasi kekuasaan partai politik yang terlalu besar mengontrol fraksi dan anggota dewan. Sehingga lembaga DPR ini tidak mampu bekerja maksimal dan mengemban perjuanganya untuk rakyat.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit dalam diskusi dialektika demokrasi "Evaluasi Kinerja DPR" di Jakarta, Jum’at (1/9) di gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Hadir dalam diskusi itu, Ketua F-Partai Demokrat Soetan Bhatoegana, Ketua F-PBR, BUrsah Zarnubi, Sekretaris F-PPP, Lukman Hakim dan Wakil Sekretaris F-PDIP, Elviana.
Menurutnya, kekuasaan partai membuat anggota dewan tak bisa berbuat apa-apa. Anggota yang vokal dan berbeda pendapat dengan fraksinya, partai punya hak untuk melakukan recall. "Makanya produk yang dihasilkan DPR juga minim," jelas dia.
Ketidakjelasan kerja DPR, katanya, juga disebabkan karena sistem demokrasi yang tak jelas. "Saat ini seolah-olah kita menggunakan sistem parlementer. Padahal seharusnya presidentil yang dipakai," ujarnya.
Ketua F-Partai Demokrat, Soetan Bahtoegana mengakui peran dan kinerja DPR memang belum maksimal. Tapi, katanya, dibanding dengan DPR masa lalu, kinerja DPR sekarang ini masih lebih baik. "Meski DPR sekarang ini masih terlalu banyak berwacana-hal itu masih bagus, ketimbang diam sama sekali," akunya.
Menurutnya, dalam hal mekanisme legislasi di DPR misalnya, kadang anggota dewan sendiri sering melanggar aturan dan tatib yang dibuatnya sendiri. Bahkan yang kadang lebih buruk, dalam sebuah pembahasan RUU sering tidak kuorum, sehingga rapat menjadi batal dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua F-PBR, Bursah Zarnubi, memuji sikap Arbi Sanit yang terus menerus mengkritisi kinerja DPR. Karena dengan kritikan-kritikan seperti itu, anggota dewan terus diingatkan dan bisa kembali ke tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. "Sehingga muncul orang-orang berjiwa demokrat yang mampu menyerap arus bawah," katanya.
Bursah mengakui partai politik belum memiliki kualitas SDM yang mampu mengoptimalkan lembaga DPR. "Padahal orang partai memiliki tanggung jawab yang konstituen yang memilihnya," katanya. (dina)
