Eramuslim.com – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto kritik pernyataanMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut ada tiga alasan konflik rempang terjadi.
Menurut Gigin, konflik yang terjadi di Kepulauan Rempang antara warga dan aparat keamanan karena pemerintah. Menurutnya, pemerintah berfikir seperti Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC.
“Masalahnya terletak pada pemerintah yang berpikir seperti VOC,” ujar Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/9/2023).
Gigin meniliai, pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Rempang menganggap warga bisa diatur dengan uang.
“Menganggap bumiputra bisa ditundukkan dengan uang, senjata dan politik adu domba. Zaman sudah berubah pak,” ucap Gigin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada kompensasi untuk warga Rempang yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City.
Namun dikritik Jurnalis Dandhy Laksono. Menurutnya, cara pikir demikian membuktikan kalau di kepalanya hanya uang.
“Orang kalau isi kepalanya hanya uang, nalarnya akan berhenti di perkara kompensasi,” ungkapnya dikutip dari unggahan di media sosial X, Selasa (12/9/2023).
Hal lain kata Dandhy tak dipikirkan. Seperti kehidupan sosial, mimpi hingga cita-cita.
“Aspek lain seperti kehidupan sosial, kemudahan mencari nafkah, lingkungan tempat tinggal, harga diri, aspirasi, cita-cita, mimpi, bahkan kenangan, tak permah ada di kepalanya,” ujar Dandhy.
Lengkapnya, Mahfud merincikan kompensasi dimaksudnya terdiri dari tanah 500 meter persegi. Lalu rumah dengan ukuran 45 meter persegi dengan nilai bangunan Rp120 juta. Diberikan pada tiap kepala keluarga.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bicara soal dugaan terkait konflik di Pulau Rempang, Batam. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Bahlil membeberkan tiga persoalan utama konflik di pulau tersebut.
Pertama, terkait dengan sosialisasi dan komunikasi antara otoritas terkait dengan masyarakat Rempang. Oleh karena itu dirinya pun diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun langsung ke lokasi. Kedua, terkait izin enam perusahaan yang dicabut karena kekeliruan prosedur dalam pemberian izin.
Ketiga, Bahlil menyinggung pihak asing yang tidak senang dengan proyek Rempang Eco City. Sebagai informasi, Xinyi Group asal China berencana mendirikan pabrik kaca terbesar kedua di dunia di Batam.
Sumber: tajukpolitik
