Eramuslim – Pengamat Pendidikan Indra Charismiaji menilai, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak perlu masuk ke kampus-kampus untuk mengetahui kebenaran isu radikalisme di perguruan tinggi. Dia bahkan mempertanyakan urgensi atas usulan BIN masuk ke kampus-kampus tersebut.
“Apa hasil yang mau dicapai? Kalau penangkapan teroris seperti di UNRI sih sah-sah saja. Tapi kalau cuma untuk survei, sayang aja APBN-nya,” ungkap Indra saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (12/6).
Indra menilai, sebaiknya pemerintah fokus pada pembenahan sistem pendidikan di Indonesia mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Sebab merujuk pada beberapa survei seperti yang dilakukan Wahid Foundation, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan lainnya, menurut Indra, telah membuktikan, radikalisme dan intoleransi memang sudah masuk ke pendidikan dari level dasar sampai tinggi.
“Menurut saya butuh sistem pendidikan nasional baru yang benar-benar berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” ungkap Indra.
Kendati begitu, dia juga tidak ingin jika sistem pendidikan yang baru mengacu pada sistem pendidikan ala Orde Baru. Di masa Orba pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) hanya menjadi sekadar hapalan saja.
“Untuk rumusannya mungkin bisa diawali dengan rekomendasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” kata dia.
