Eramuslim – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi menuai banyak kritik. Pasalnya, selama pemerintahan Jokowi dirasakan kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Sebuah hal yang bakal berdampak pada elektabilitas petanaha itu 2019.
“Masyarakat semakin heran dengan kebijakan pemerintah saat ini, menaikkan harga BBM non subsidi di saat BBM subsidi pun di berbagai daerah masih mengalami kelangkaan. Jangan sampai hal tersebut seolah mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi BBM non subsidi agar mendapatkan dana segar bertujuan menutupi defisit anggaran,” tutur pengamat politik Panji Nugraha kepada wartawan, Senin (26/2).
Panji menjelaskan, tercatat sejak awal kepemimpinan Jokowi harga BBM terus melonjak naik dan relatif tidak pernah turun. Ketersediaan BBM pun langka.
Menurut Panji, seharusnya Jokowi mengatasi masalah kelangkaan BBM terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan baru dengan menaikan harga.
“Ini artinya kebijakan yang dibuat Jokowi bukan merupakan solusi atas permasalahan rakyat. Masyarakat pun mengingatkan di tahun politik dengan membuat berbagai kebijakan yang membuat gaduh justru akan merugikan Jokowi sendiri, terkhusus dia saat ini dicalonkan sebagai capres untuk yang kedua kalinya oleh partai pendukung,” papar Panji.
Lanjutnya, kebijakan yang tidak pro rakyat bukan hanya akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi tetapi juga menjadi boomerang yang dapat menurunkan elektabilitas Jokowi yang saat ini tercatat hanya 35 persen.
