Eramuslim – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mencurigai adanya sinyal dari pemerintah untuk menyeret Polri dan TNI masuk ke gelanggang politik.
“Ini wajib untuk kita waspadai, sebab sudah ada sinyal dan koding dugaan ke arah sana. Ada resiko yang tak main-main yaitu mengganggu kualitas demokrasi itu sendiri (fair play). Kita ingin memastikan jangan sampai demokrasi dan pilkada dibajak oleh oknum yang punya niat untuk curang dalam kontestasi elektoral Pilkada Serentak 2018,” ujar Pangi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/01).
Konsekuensi dihapusnya dwifungsi ABRI adalah untuk memastikan netralitas polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, jangan digoda-goda terjun ke politik praktis.
Pangi melanjutkan, “Para kontestan baik calon bupati, wali kota dan gubernur jangan salahkan mereka nanti menolak hasil proses pemilu karena tidak menjunjung semangat jujur dan adil (jurdil). Jangan paksa dan berharap mereka menerima hasil dengan legowo, apabila diduga ada yang ganjil dan tak beres dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.”
Bagaimana masyarakat tidak menaruh kecurigaan, ada yang tak lazim dan peristiwa langka setelah reformasi bahwa Penjabat Gubernur dari pati Polri?
