Adib mencontohkan, kebijakan Anies terkait penanganan Covid-19 seolah bersebrangan dengen pemerintah. Seperti, saat kebijakannya untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan meminta agar KRL dihentikan sementara, namun oleh pemerintah pusat tidak diterima.
Kemudian kebijakan terukur Anies guna menghambat sekaligus memutus rantai penyebaran Covid-19 ke beberapa wilayah Indonesia dari Jakarta dengan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Terkait hal ini, regulasi yang dibuat Anies itu secara tersirat seperti melawan pemerintah pusat yang justru merelaksasi alias mengendorkan transportasi umum di tengah pandemik Covid-19.
“Langkah-langkah Anies yang seperti ini seharusnya kan mendapat suara soal kinerjanya yang berusaha agar penyebaran Covid-19 tak terjadi, hal ini apakah juga masuk ke dalam satu metodelogi survei tersebut,” ujar Adib. (rmol)
