Eramuslim.com — Pengamat politik Jamiluddin Ritonga membongkar kepentingan politik dibalik kritik yang dilontarkan Puan Maharani kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
Kritik itu terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai kurang efektif.
Menurut Jamiluddin, kritik tersebut hanya basa basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat, dan itu tidak lain untuk kepentingan Pilpres 2024.
“Saya melihat ini basa basi politik demi memenangkan Pilpres 2024,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (23
Tak hanya Ketua DPR RI itu, elite PDI-Perjuangan lainnya seperti Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu pun kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi belakangan ini.
Dosen Universitas Esa Unggul itu melihat bahwa kritik tersebut lebih berorientasi untuk kepentingan Puan pada Pilpres 2024 dan PDIP untuk memenangkan Pemilihan.
“Mereka melakukan hal itu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya, seolah-olah mereka pembela rakyak terutama dalam penanganan Covid-19,” tutur Jamiluddin.
Sebelumnya, Puan Maharani mengkritik kebijakan pemerintah yang memberlakukan batas waktu makan di rumah makan dengan waktu 20 menit.
Puan khawatir kebijakan batas waktu makan tersebut akan menjadi lelucon oleh masyarakat.
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurut Effendi, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown.
Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.
“Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone,” kata Effendi, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
“Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada,” ujarnya.
