Eramuslim – Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai hak interpelasi yang akan digunakan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sebagai wujud balas dendam terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan Anies-Sandi, meskipun tidak hal ini sebagai wujud kritis kepada keduanya.
Balas dendam, mengingat dulu fraksi partai-partai oposisi juga pernah berencana menginterpelasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI tapi berujung batal.
“Saya kira ini polanya seperti pola dendam, pada masa Ahok juga pernah ingin interpelasi, tapi ini lebih kepada kritik terhadap langkah-langkah Anies Baswedan agar lebih berhati-hati mengambil kebijakan dan on the track menggunakan APBD dan seterusnya,” ujar Ubedillah kepada Republika, Senin (5/2).
Menurut Ubedillah, kalau sebatas ingin mengevaluasi, tentu tidak masalah. Kalau jika sudah bermuatan politis seperti menghambat kinerja Pemprov DKI maka langkah interpelasi menjadi kontraproduktif.
“Kalau sebatas evaluasi itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sangat politis untuk menghambat kerja-kerja, itulah yang patut menjadi perhatian publik,” ujar dia.
Seperti diketahui, wacana Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi atas Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno terus bergulir. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga banyak melanggar undang-undang (UU) dan peraturan daerah (perda).
