Tidak hanya itu dia juga mengatakan kekuasaan era Jokowi kini makin empirik melemahkan institusi KPK (2019 – 2021).
Hal tersebut kata dia terlihat dimana KPK mestinya berfungsi untuk memberantas para kleptokrat itu tetapi justru semakin terjerumus dalam jurang new kleptocracy.
“Nah pelemahan institusi pemberantas korupsi adalah ciri paling sempurna dari new kleptocracy itu !” tegasnya.
Tidak hanya itu, dia juga menilai pada pemerintah Jokowi secara empirik tingginya perilaku korupsi di Indonesia. Menurut catatan KPK angka yang ditemukan mencapai 60 % pelakunya adalah politisi pada 2015.
Kemudian korupsi yang tinggi menjadi faktor mundurnya demokrasi.
“Logika sederhananya demi menutupi korupsi upaya kritik seringkali dibelenggu dengan berbagai cara. Meminjam perspektif John Keane dalam bukunya New-despotism, ada semacam dominasi dari negara untuk membatasi aktivitas warga negara di tengah tatanan politik yang mengklaim demokrasi,” bebernya.
Dia juga menjelaskan terjadi pembelengguan kebebasan berpendapat oleh elit kekuasaan. Hal tersebut kata dia tentu mengurangi skor indeks demokrasi.
“Jika 60 % korupsi dilakukan politisi yang angka korupsinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah, bahkan tega mengkorupsi uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin, dan politisi adalah aktor utama kekuasaan maka ada benarnya jika disimpulkan bahwa rezim ini adalah rezim kleptokrasi (kekuasaan para maling),” pungkasnya. [Merdeka]
