Di tengah ketatnya persaingan antarnegara, pemerintah melalui Departemen Agama terus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan pemondokan atau perumahan bagi calon jamaah haji Indonesia. Sampai Selasa siang (23/9), perolehan pomondokan bagi calhaj Indonesia sudah mencapai 84 persen.
Hal ini disampaikan Direktur Pengelolaan BPIH dan Sistem Haji Abdul Ghafur Djawahir, dari Mekkah. Abdul Ghafur mendampingi Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan Dirjen Haji, Slamet Riyanto untuk meninjau dan terjun langsung menangani upaya perolehan pondokan serta melakukan pengecekan langsung terkait perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1429 Hijriah/2008.
"Perolehan perumahan, sekarang sudah 84 persen. Sisanya sampaim akhir Ramadhan akan dikejar terus. Sementara Qur’ah atau undian untuk mendapatkan perumahan bagi calhaj ditetapkan pada pertengahan bulan Syawal," jelasnya.
Ia mengatakan, Senin kemarin, Menteri Agama bersama dengan Duta Besar, Konjen Dirjen Haji serta tim verifikasi di Ara Saudi melakukan rapat koordinasi untuk membahas secara mendalam tentang persiapan penyelenggaraan haji, khususnya tentang perumahan
"Memang untuk perumahan, pada dasarnya agak lambat perolehannya. Karena persaingan memang ketat dan yang menjadikan kendala lagi, karena masalah waktu. Indonesia tidak bisa lagi menunda-nunda untuk Qur’ah (undian kloter)," ujarnya.
Lebih lanjut Abdul Ghafur mengatakan, biasanya di tahun-tahun sebelumnya, Qur’ah diselenggarakan pada bulan Ramadhan. Akan tetapi untuk tahun ini mundur.
Ia mengungkapkan, bahwa menurut laporan tim perumahan, jarak pondokan terjauh dari Masjidil Haram adalah sekitar delapan kilometer. Sehingga jalan satu-satunya adalah mempercepat aksesnya, dengan mengefektifkan angkutan bis bagi jamaah yang pondokannya letaknya jauh. Akan disediakan angkutan bis dari pondokan ke Masjidil Haram bagi mereka yang letak pondokannya berjarak 1400 meter ke atas."Namun hari ini, saya bersama Pak Dirjen (Haji) akan cek langsung," katanya.
Bahkan pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani masalah angkutan ini. "Angkutan itu akan berjalan secara efektif, ada wakil kadaker (Ketua Daerah Kerja) khusus bidang angkutan, itu dibentuk untuk tahun ini. Dan itu ada sektor-sektor khusus untuk menangani angkutan," ujar Ghafur.
Ditambahkannya, ada sebelas titik pos angkutan di luar wilayah Masjidil Haram dan tiga titik dekat Masjidil Haram. "Jadi nanti di tiga pos dekat Masjidil Haram, akan dilengkapi pos untuk petugas, juga pos untuk jamaah yang barangkali lelah atau udzur, bisa istirahat di pos itu. Sambil menunggu bis,"ungkapnya.
Menurutnya, di luar perumahan, seluruh persiapan penyelenggaraan haji sudah tidak ada masalah dan kendala lagi. "Tidak ada masalah lagi, semua Insya Allah sudah tidak ada masalah. Di Madinah, di Jeddah, tidak ada masalah,” tegasnya.
Pemondokan Permanen Di Tanah Suci
Untuk mengatasi permasalahan dalam hal penyediaan pemondokan haji, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta, pemerintah untuk merancang terbentuknya sebuah pemondokan yang permanen di tanah suci, aik di Jeddah, Mekkah maupun Madinah. Sehingga permasalahan yang menyangkut ketersediaan pemondokan yang menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan haji tidak terulang setiap tahunnya.
Sedangkan, untuk biaya pembangunannya yang cukup besar itu, pemerintah pusat bisa dibantu oleh pemerintah provinsi melalui dana APBD.
"Dengan begini, banyak masalah jamaah haji kita bisa teratasi. Tidak terbuka peluang adanya broker, harga naik, termasuk pelayanan yang tidak memadai karena jarak jauh dari masjid, ini yang harus dirancang. Saya kira dalam waktu 10 tahun mungkin kurang, pemondokan/asrama haji Indonesia bisa terwujud di tanah suci. Ini yang harus diniatkan," katanya. (novel)
