Pemerintahan Jokowi Dinilai Kebiri KPK Hingga Kebebasan Sipil

Eramuslim.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) melakukan kajian mengenai 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Acara tersebut digelar di Kantor DEEP Indoensia, Bogor, Jawab Barat, pada Ahad (2/2).

Aktivis yang tergabung dalam GIAD antara lain: Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR), Arif Susanto (Exposit Strategic), Arif Susanto (Exposit Strategic), Badi’ul Hadi (Seknas Fitra), Kaka Suminta (KIPP Indonesia), Ajeng Kusumaningrum (Aktivis Demokrasi), Yusfitriadi (DEEP Indonesia), Ray Rangkuti (LIMA Indonesia), Jeirry Sumampow (TePI Indonesia), Lucius Karus (Formappi), dan Farida Laela (Alinea).

Secara khusus GIAD menyoroti masalah pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan penguatan demokrasi pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sebagai bentuk evaluasi GIAD memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, pada 100 hari pertama Jokowi, demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan. Namun ironisnya, institusi negara dengan pemerintahan di dalamnya menjadi kontributor utama kemunduran tersebut.

“Demokrasi telah dikorupsi,” demikian keterangan resmi GIAD kepada Indonesiainside.id, Ahad (2/2).