Pemerintah Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Papua Nugini, atas insiden penembakan terhadap Kapal Nelayan Indonesia "Buana Jaya" di perairan antara Jayapura dena Vanimo.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai membuka Seminar Nasional, di Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta, Kamis(10/08). "Kami meminta pemerintah Papua Nugini untuk mengusut dan membawa mereka yang bertanggungjawab atas insiden ini kedalam proses hukum," katanya.
Menurutnya, hari ini pihaknya akan memanggil Duta Besar Papua Nugini di Jakarta Christopher Siaoa Nero, untuk menyampaikan nota protes kepada pemerintah Papua Nugini terkait dengan insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal, dua orang luka-luka dan tujuh orang ditahan.
Lebih lanjut Hassan menegaskan, pelanggaran melewati batas perairan tidak bisa dijadikan alasan bagi aparat keamanan Papua Nugini untuk melakukan kekerasan terhadap 10 orang WNI tersebut.
"Sulit memang untuk dipastikan apakah mereka sudah menyeberang kewilayah Papua Nugini, tetapi bagaimanapun tindak kekerasan yang menyebabkan kematian itu tidak dapat diterima," tegasnya.
Di tempat yang sama Juru Bicara Departemen Luar Negeri Desra Percaya menambahkan, perwakilan RI di Vanimo akan memfasilitasi kepulangan jenazah Mulyadi warga Palopo, Sulawesi yang meninggal akibat insiden penebakan yang terjadi pada hari Rabu (8/8) lalu. Sementara untuk koban yang masih dirawat dan ditahan, perwakilan RI akan memberikan akses kekonsuleran.
"Konsulat Jenderal di Vanimo akan memfasilitasi, proses ini dibantu oleh aparat TNI," jelasnya.
Desra mengaku, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi menyangkut insiden penembakan terhadap 10 WNI dari pemerintah Papua Nugini.(novel)
