Ketua PBNU Kiayi Haji Hasyim Muzadi mengakui, bahwa saat ini di Australia banyak sekali kelompok-kelompok yang mendukung gerakan Papua merdeka, karena itu seharusnya Pemerintah dapat menentukan ukuran yang jelas dalam membangun hubungan diplomatik dengan Australia.
"Pemerintah harus mempunyai ukuran terhadap konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia, apakah itu hanya sekedar masalah teknis legal formal atau sudah terkait masalah politis, semua harus dipelajari, " katanya usai penandatanganan kerjasama pelaksanaan rehabilitasi konservasi dan sumber daya hutan, di Gedung PBNU Jakarta, Kamis(6/04).
Hasyim menegaskan, jika masalah pemberian visa tinggal sementara terhadap 42 orang warga Papua yang dilakukan oleh Australia sudah menyangkut motif politis, maka Pemerintah tidak bisa hanya sekedar menyatakan penyesalan. Tetapi, harus meminta dengan tegas kepada Australia untuk melakukan klarifikasi.
"Ini baru tingkat awal, bisa saja Australia memang mempunyai maksud tidak baik, ingin membantu kemerdekaan di Papua, " tegasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, Pemerintah harus secepatnya bertindak tegas, jika memang Australia telah membantu kelompok yang sedang berupaya memerdekakan Papua, karena hal ini sudah masuk lingkup kedaulatan RI. (Novel/travel)
