Tragedi kelaparan yang menimpa jamaah haji Indonesia, seharusnya dijadikan momentum untuk mengkoreksi prosedur dan sistem monopoli dalam penyelenggaraan ibadah haji. Demikian disampaikan Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid, di Gedung DPR/MPRRI, Jakarta, Rabu (3/1).
"Saya kira ini bisa menjadi momentum untuk menemukan kebenaran, di era demokratis ini sudah tidak zaman melakukan pengelolaan secara monopoli," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan haji, terutama dalam pengelolaan pengadaan makanan bagi para jamaah haji yang diserahkan pada satu lembaga bukanlah hal yang tepat. Karenanya untuk mencegah kejadian terulang ditahun mendatang diperlukan peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga para jamaah dapat terjaga kekhusukannya dalam beribadah.
Mengenai rencana pemerintah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan kisruh katering jamaah haji, Hidayat menyambut baik dan Ia mengingatkan agar kasus ini diselesaikan secara tuntas.
"Dengan adanya tim ini kita berharap penyelesaian tuntas, termasuk juga pemberian klaim kerugian baik moril maupun materil bagi jamaah," ujarnya.
Ia menambahkan, pengembalian anggaran konsumsi para jamaah haji ini merupakan solusi yang tepat, namun harus benar-benar disalurkan kepada yang berhak, jangan sampai menimbulkan penyimpangan baru.
Selain itu, Hidayat berharap, pemerintah kembali menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada jamaah haji atas kelalaian tersebut. (novel)
