Pemerintah harus bertanggung jawab atas kelangkaan minyak tanah yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di Jakarta, yang telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.
“Saya menganggap kelangkaan minyak tanah ini sudah sampai menimbulkan kemarahan publik yang begitu tinggi, saya kemarin dimaki-maki orang gara-gara minyak langka,” kata Wakil Ketua DPRRI, Muhaimin Iskandar di gedung DPRRI, Jakarta, Kamis (30/11).
Meski tidak mengetahui dengan pasti di mana letak kesalahan ini, tetapi Ia meminta agar pemerintah mencari sebab terjadinya kelangkaan minyak tanah, karena tindakan mengulur-ulur waktu justru akan membuat kondisi di masyarakat semakin sulit.
“Saya tidak tahu apakah ini kesalahan pada tingkat Pertamina atau di tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ini kesalahan yang fatal,’ ujarnya.
Lebih lanjut Muhaimin menegaskan, jika memang sudah diketahui oknum pejabat yang menjadi penyebab terjadi kelangkaan minyak tanah ini, seharusnya Presiden segera memberhentikan oknum pejabat itu.
Ia menilai, kelangkaan minyak tanah, apapun alasanya merupakan bentuk kelalaian dari pejabat yang menangani supply kebutuhan bahan bakar, yakni Kementian ESDM dan Pertamina.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPRRI Sutan Bathoegana menyatakan, kelangkaan minyak tanah yang terjadi diberbagai wilayah ini, karena adanya permainan antara oknum Pertamina dan Kepolisian, untuk menyelundupkan BBM bersubsidi itu.
Menurutnya, jika oknum yang bermain itu belum dijerat dengan hukum, maka kelangkaan masih akan terus terjadi. (novel)
