Pemerintah RI harus mengevaluasi kembali hubungan diplomatik dengan Australia. Sebab, akhir-akhir ini negara bekas koloni Inggris itu diduga kuat ikut mendukung lepasnya Papua dari wilayah Indonesia. Demikian Hilman Rosyah Syihab menanggapi pemberian suaka politik terhadap 43 warga Papua. Demikian Anggota Komisi I DPR Hilman Rosyad Syihab kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jum’at (24/3).
Menurutnya, upaya pemerintah Australia menerima suaka politik 43 warga Papua merupakan bentuk penghinaan terhadap Indonesia. Pasalnya, sikap tersebut membuktikan Australia mendukung Papua lepas dari Indonesia.
"Oleh karena itu, saya minta pemerintah RI bersikap tegas terhadap Australia. Indonesia perlu meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Australia. "Ini adalah bentuk pelecehan terhadap Indonesia," tegasnya.
Hilman menjelaskan, pihak RI sendiri secara tegas tidak setuju dan tak ingin Papua lepas dari wilayah Indonesia. Dan upaya Australia memberikan suaka politik adalah indikasi terjadi pergolakan politik antara RI dan Papua. "Ini berefek pada kemerdekaan Papua," terangnya.
Ia menambahkan, pemberian suaka politik Australia kepada warga Papua sebenarnya tidak beralasan. Sebab, di Papua sendiri tidak terjadi apa-apa. Dan mereka juga tidak mengalamii diskriminasi. "Kalau mereka mau pulang kita akan perlakukan dengan baik-baik," katanya.
"Sikap Australia itu membenarkan sinyalemen Kepala BIN Pak Syamsir Siregar bahwa ada pihak dari Australia yang ikut campur dalam kerusuhan Abepura. Sinyalemen BIN Australia adalah salah satu negara yang mendukung Papua terpisah dari NKRI ada benarnya," sambung politisi PKS asal Bandung itu.
Hilman mengungkapkan, pemberian dan penerimaan suaka politik Australia terhadap warga Papua sangat istimewa, dan itu sangat beda dengan warga negara lain. "Kalau yang meminta suaka politik itu dari warga Afghanistan, Iran, Pakistan atau lainnya yang dari Timur Tengah biasanya dipersulit. Padahal mereka memang berhak diberi suaka. Tapi warga Papua ini dipermudah," paparnya.
Agar masalah ini tak berlanjut dan menjadi hal serius, lanjut Hilman, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas terhadap Australia. Sebab, bila dibiarkan Papua bisa mengalami nasib serupa Timor Timur (Timor Leste).
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Yudhi Crisnandi menyatakan, sejak lama Australia memang diduga kuat menjadi salah satu negara yang ingin memecah belah Indonesia, misalnya, kasus Timor Leste. “Australia adalah negara yang pertama kali menuding adanya pelanggaran berat HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur,” katanya.
Ia menambahkan, sikap dan kebencian Australia yang kurang bersahabat terhadap Indonesia semakin memuncak ketika sejumlah warga negeri kanguru itu menjadi korban bom Bali.
“Mereka mengangap Indonesia sebagai negara sarang teroris. Karena itu warga Muslim yang ada di sana kena imbasnya. Mereka yang dindikasikan Islam fundamentalis digledah dan diawasi,” ujar dosen Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta. (dina)
